PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN HADIRI PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 

Ketua Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun Imam Safi’I, S.H.I., M.H. bersama Panitera Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H. dan Sekretaris Agus Widyanto, S.H.I. menghadiri Pembinaan dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya pada Rabu, (5/8/2026).

Kegiatan ini berlangsung di Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Jl. Mayjen Sungkono No. 7 Surabaya pukul 13.00 WIB dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Drs. H. Arifin, M.H., Panitera Dr. Ma'sum Umar, S.H., M.H. dan Sekretaris Muhammad Taufiqqurahman, S.Ag., M.H.

Pembinaan ini dihadiri secara langsung oleh para Hakim Tinggi dan aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, serta Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama se-Jawa Timur. Sementara itu, para hakim dan aparatur Pengadilan Agama Kota Madiun beserta aparatur Pengadilan Agama lainnya di wilayah Jawa Timur mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting dari satuan kerja masing-masing.

Kegiatan pembinaan dan pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kualitas implementasi pembangunan Zona Integritas di seluruh satuan kerja peradilan agama. Melalui kegiatan ini diharapkan setiap satuan kerja mampu mengoptimalkan tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., hadir sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, beliau menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) seluruh aparatur peradilan.

Beliau menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, akuntabilitas, serta komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Setiap satuan kerja dituntut untuk mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut menjadi fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Selain memberikan penguatan mengenai pembangunan Zona Integritas, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., juga menyampaikan strategi persiapan menghadapi penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Materi yang disampaikan meliputi tahapan penilaian, penyusunan eviden yang berkualitas, teknik penyampaian presentasi, simulasi wawancara, hingga berbagai aspek yang menjadi perhatian utama Tim Penilai Nasional. Seluruh peserta diharapkan dapat memahami indikator penilaian secara komprehensif sehingga mampu mempersiapkan satuan kerjanya secara optimal.

Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai kendala dan pengalaman dalam implementasi pembangunan Zona Integritas di satuan kerja masing-masing. Berbagai pertanyaan dijawab secara komprehensif oleh narasumber disertai arahan, solusi, dan langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan agama.

Melalui pembinaan dan pendampingan ini diharapkan seluruh satuan kerja semakin memiliki kesamaan persepsi dalam mengimplementasikan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas, akuntabilitas, profesionalisme, inovasi, serta pelayanan publik yang prima.

Keikutsertaan pimpinan Pengadilan Agama Kota Madiun dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen institusi dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi serta mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional. Hasil pembinaan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan secara optimal di lingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang cepat, mudah, berkeadilan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.