KETUA PA KOTA MADIUN MENGHADIRI SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2025 “PENGADILAN TERPERCAYA RAKYAT SEJAHTERA”

Ketua PA Kota Madiun Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I. menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 pada Selasa, (10/2/2026). Sidang istimewa yang digelar di Balairung, Mahkamah Agung Republik Indonesia pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Yudisial YM. H. Suharto, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Pejabat Eselon I beserta Jajaran Mahkamah Agung, Ketua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini beserta jajaran, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia serta Ketua Pengadilan Pajak. Hadir pula dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra  mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta Menteri Kabinet Merah Putih, dan Kepala Lembaga Negara, pimpinan Mahkamah Agung Negara Sahabat dan Duta Besar, Perwakilan lembaga-lembaga internasional, Rektor, para Pimpinan Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, serta undangan lainnya. Acara ini pun terbuka untuk umum, masyarakat Indonesia bisa menyaksikannya secara langsung melalui live streaming chanel Youtube Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung merupakan agenda tahunan Mahkamah Agung yang dilaksanakan di setiap awal tahun adalah bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagai lembaga yudikatif. Dan pada Laporan Tahunan kali ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan terkini, capaian kinerja, prestasi dan inovasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI  dan peradilan di Bawahnya sepanjang tahun 2025.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung dilanjutkan dengan pembacaan do’a. selanjutnya pembukaan Sidang Istimewa dengan agenda tunggal Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2025  secara resmi  oleh Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Dalam pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 tersebut Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. menyampaikan bahwa dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 ini mengusung tema “Pengadilan Terpercaya Rakyat Sejahtera”.

“Tema ini merefleksikan nilai dasar dan arah kebijakan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan masyarakat pencari keadilan. Makna “Pengadilan Terpercaya” menegaskan kewajiban lembaga peradilan untuk menjunjung tinggi integritas dan independensi dalam setiap penyelenggaraan penegakan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten menempatkan penguatan integritas sebagai agenda utama reformasi peradilan guna menjamin tegaknya keadilan dan terpeliharanya kepercayaan publik. Kepercayaan publik terbentuk melalui konsistensi sikap aparatur peradilan serta penyelenggaraan proses peradilan yang objektif dan berkeadilan. Pengadilan yang terpercaya, dengan demikian, adalah pengadilan yang mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum sehingga setiap putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan memenuhi rasa keadilan.”, tutur Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2025, Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.  menyampaikan bahwa sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya pada Manajemen Perkara, Mahkamah Agung memiliki Program Pembaruan Bidang Teknis dan Pembaruan Bidang Manajemen Perkara.

Sepanjang tahun 2025 perkara yang ditangani Mahkamah Agung adalah sebanyak 38.148, terdiri dari perkara masuk sebanyak 37.918, ditambah dengan sisa perkara tahun 2024 sebanyak 230 Jumlah tersebut meningkat  dibandingkan dengan tahun 2024 dan perkara putus ditahun 2025 sebanyak 37.973. Adapun rincian  beban perkara Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 40.985 terdiri dari perkara masuk 37.714 ditambah sisa perkara tahun 2024 sejumlah 3.271 sedangkan putus di tahun 2025 sebanyak 36.522 perkara. Pada Pengadilan Tingkat Pertama beban perkara  di tahun 2025 berjumlah 2.922.627 yang terdiri dari perkara masuk 2.849.505 dan sisa perkara 2024 73.122 sedangkan putus di tahun 2025 sebanyak 2.778.855. Kemudian Pengadilan Pajak jumlah beban perkara pada tahun 2025 sejumlah 23.393 yang terdiri dari perkara masuk 15.348 dan sisa perkara tahun 2024 sebanyak 8.044. Sedangkan perkara yang berhasil diputus sebanyak 15.333 perkara.

Lebih lanjut, Ketua Mahkamah Agung RI tersebut menyampaikan terkait Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan yang terdapat beberapa program pembaruan, diantaranya: Penyederhanaan Struktur Organisasi, Pembangunan Zona Integritas, Opini BPK dan Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pengembangan Organisasi, Pembentukan Pengadilan, Akses Terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik (Inovasi Pelayanan Publik, Mediasi, Layanan Peradilan bagi Masyarakat Tidak Mampu).

Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, Mahkamah Agung telah mereformasi kebijakan SDM, Pembinaan Integritas dan Pengawasan, pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM, Apresiasi Dan Pemberdayaan SDM Unggul, Program Isu Spesifik dan Kelompok Aparatur Tertentu.  Pada Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi terdapat program pembaruan terkait Tata Kelola Keuangan Berbasis Teknologi Informasi, Pembaruan Teknologi Informasi. Selanjutnya Manajemen Keuangan dipaparkan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2025. Pada MANAJEMEN ASET terkait  Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Pada Manajemen Teknologi Informasi disampaikan terkait Pembaharuan, Capaian dan Pemeliharaan Sarana Informatik.

Dalam laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2025 tersebut, Ketua Mahkamah Agung juga menyampaikan terkait  Analisis Kebijakan Hukum dan Peradilan serta Putusan Penting (Landmark Decision) yang dimana Mahkamah Agung telah melakukan Program Pembaruan, Penyusunan Rekomendasi Dan Evaluasi Kebijakan, Advokasi Kebijakan dan Publikasi, Landmark Decission (Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer dan Kamar Tata Usaha Negara).

Pada Pengawasan, Mahkamah Agung telah memiliki Program Pembaruan, yaitu: Waskitama (Pengawasan Kinerja Tata Kelola Mahkamah Agung). disamping itu juga melakukan Penguatan Sistem Pengawasan melalui: Evaluasi Mandiri Atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti.

Penyuapan (SMAP), E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi. Pada Pengelolaan Sistem Pengawasan Mahkamah Agung telah menindaklanjuti Penanganan Pengaduan, Sidang Majelis Kehormatan Hakim, Penjatuhan Sanksi/Hukuman Disiplin, Kegiatan Pemeriksaan Reguler, Audit Kinerja (Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Profiling Integritas Hakim dan Aparatur Peradilan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dalam Peran dan kerja Sama, Mahkamah Agung telah menjalin Kerjasama Multilateral  dengan Council of ASEAN Chief Justices (CACJ), disampin itu juga menjalin kerjasama Bilateral dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda dan Federal Court of Australia (FCA) dan beberapa Negara Lainnya. Adapun kerja sama Nasional bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan RI, Temu Wicara di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan serta Kerjasama Dengan Mitra Pembangunan Dan Organisasi Masyarakat Sipil.

Kehadiran Ketua PA Kota Madiun Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.  dalam acara ini merupakan bentuk komitmen sebagai pimpinan pengadilan dalam agenda pertanggungjawaban tahunan lembaga yudikatif. Acara ini menegaskan komitmen seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk terus berinovasi dalam memberikan kepastian hukum  yang berkeadilan dan transparansi  pelayanan kepada masyarakat.