KEBIJAKAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PEJABAT PENGADILAN ATAU MAHKAMAH AGUNG
- PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
- PENETAPAN ADMIN AGENCY DAN VERIFIKATOR SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA
- KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGRAAN NEGARA DI LINGKUNGAN MA RI Dan BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA